Skip to main content

Posts

Showing posts with the label LAPORAN DI KEJAKSAAN NTB

Diperiksa Kejaksaan, Dirut PDAM Giri Menang Bantah Ada Korupsi

Dirut PDAM Giri Menang HL Ahmad Zaini (kanan) memberikan bantahan sekaligus penjelasan terkait laporan dugaan korupsi di PDAM MATARAM-Direktur Umum (Dirut) Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Giri Menang HL Ahmad Zaini akhirnya angkat bicara. Ia membantah semua tudingan yang menyebutkan ada korupsi di perusahaan plat merah tersebut. Kendati demikian, ia tetap mengikuti proses hukum. Bahkan, Zaini telah memenuhi undangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk dimintai keterangan. ”Saya sudah dimintai keterangan oleh kejaksaan. Saya sudah jelaskan semuanya terkait poin-poin laporan tersebut,” kata Zaini kepada wartawan, kemarin. Zaini tidak sekedar dimintai keterangan, namun kejaksaan meminta pula dokumen. Menurut Zaini, seluruh dokumen yang berkaitan dengan aduan pelapor telah disodorkan. Dokumen itu sebagai jawaban sekaligus bantahan atas laporan yang menuding adanya praktek korupsi di perusahaan pimpinannya. ”Dokumen sudah saya serahkan sebagai jawaban atas tuduhan itu,” ungk...

Proyek Pasar Kota Bima Rp 7 Miliar Dilaporkan

MATARAM-Masyarakat makin percaya terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk memberantas korupsi. Sekelompok warga dari Kota Bima melaporkan dugaan penyimpangan pembangunan Pasar Tradisional di Amahami, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Mereka melaporkan proyek pasar tradisional yang bersumber dari anggaran APBN dan APBD tahun 2013. Anggaran yang dikucurkan dari kantong APBN senilai Rp 7.135.176.000   dan APBD sebesar sebesar Rp 900 juta. ’’Anggaran dari APBN untuk pembangunan pasar tradisional, sedangkan APBD digunakan untuk konstruksi bangunan. Jadi ada dua paket dalam proyek tersebut,’’ kata, Wahyudin dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara-Republik   Indonesia (LPPN-RI) NTB. Pengerjaan proyek melalui Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima. Dua paket proyek itu dikerjakan dalam waktu dan lokasi yang sama. ’’Patut diduga, sejak perencanan, pengawasan, hingga pelaksanaan terindikasi melanggar ketentuan,’’ jelasnya. ...