Kita Menulis

  Kita Menulis - Proyek pemasangan jaringan air bersih di PDAM Dompu terus didalami. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah meminta keterangan sejumlah pejabat Pemkab Dompu, mantan Direktur Utama PDAM, hingga bendahara. Mereka dipanggil untuk diklarifikasi seputar proyek yang diduga fiktif. Kejaksaan menyelidiki indikasi tindak pidana program dana hibah Ausaid untuk PDAM Dompu. Melalui Ausaid, digelontorkan anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk dana hibah. Pemberian dana dimulai dari 2013 hingga 2016. Dana itu digunakan untuk program pemasangan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk satu sambungan mendapat anggaran sekitar Rp 3 juta. Praktiknya, PDAM Dompu menalangi sambungan tersebut dengan menggunakan dana penyertaan dari Pemkab Dompu. Setelah sambungan terpasang, PDAM Dompu, melalui pemerintah daerah, akan mengklaim kepada Ausaid. Dalam klaimnya, PDAM akan menyertakan bukti pemasangan berupa rekening air dari nama penerima manfaat. Selanj...

Ketua DPC LSM KPK Kota Bima menyerahkan berkas laporan kepada Kasipenkum dan Humas Kejati Dedi Irawan. foto/istimewa MATARAM- Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menerima laporan dugaan korupsi dana hibah yang diterima PDAM Dompu. Dana hibah itu berasal dari Pemerintah Australia melalui program Australian Agency For International Development (Ausaid). Dugaan penyimpangan itu dilaporkan masyarakat dari LSM Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) sekitar September lalu. Saat itu, mereka menyerahkan sejumlah dokumen berupa data, terkait adanya penyimpangan untuk bantuan dari Australia. Laporan itu, rupanya ditindaklanjuti Kejati NTB. Mereka telah melakukan panggilan terhadap dua orang dari PDAM Dompu. Keduanya mengklarifikasi dugaan penyimpangan tersebut di ruang jaksa intelijen. Pelapor yang mengaku bernama Sudirman menjelaskan program dana hibah Ausaid untuk PDAM Dompu dimulai sejak 2013 hingga 2016. Setiap tahunnya, Pemerintah Australia menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2 miliar dal...