Yusril Praperadilkan Mabes Polri

Terkait Kasus Tanah Di Gili Trawangan

MATARAM-Pengacara kondang Yusril Izha Mahendra unjuk gigi di NTB. Dia mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Kali ini, yang diperkara pakar hukum tata negara ini yakni mabes polri. Dia mempersoalkan penyitaan tanah kliennya PT Jaya Hamparan Lombok (JHL) milik Jerry di Gili Trawangan oleh mabes polisi.

Karena dalam menangani laporan Prajadi Agus Winarto. Mabes ikut menyita tanah kliennya. Tanah itu dibeli Jerry dari Adi Nugroho, pemilik PT Sumber Sejahtera Lestari. Adi ini menjual tanah kepada perusahaan JHL milik Jerry. Tanah yang dibeli JHL sebagian dari tanah 8 hektare lebih yang dibeli secara bersama-sama oleh Agus dengan Adi Nugroho.

Yusril yang tampil santai tiba di PN Mataram sekitar pukul 15.00 Wita. Dia datang bersama kliennya serta penasehat hukum lainnya.

Kehadiran pentolan Partai Bulan Bintang (PBB) ini cukup menyita perhatian pengunjung pengadilan dan pegawainya. Mereka mengerumuni Yusril, bahkan mereka meminta foto bersama.

Tak lama kemudian, Yusri bergegas menuju ruang panitera. Dia menyerahkan berkas gugatan. Selain itu, dia juga menyempatkan diri menemui Ketua PN Mataram, Suhartanto.

Kehadiran Yusril selaku pihak penggugat mendapat sambutan hangat dari pihak PN. Bahkan, terkesan diperlakukan secara khusus. Perlakuan itu sangat berbeda dengan pihak lain yang mengajukan perkara di pengadilan Mataram.

Yusril Izha Mahendra menjelaskan, pihaknya mengajukan permohonan praperadilan. Pihaknya selaku termohon menggugat mabes polri. "Kami menganggap polisi salah sita, sehingga kami melakukan praperadilkan," kata dia, kemarin.

Dijelaskan, persoalan tanah di Gili Trawangan, ada‎​ yang melaporkan secara pidana kepada seseorang. Kemudian tanahnya disita. Pada saat disita, tanah milik kliennya ikut masuk dalam daftar sitaan. "Kami hanya mempraperadilkan barang bukti, bukan orang. Karena saat penyitaan kena tetangga sebelah juga," jelasnya.

Menurutnya, tanah milik kliennya itu sebenarnya tidak terkait dengan perkara. Karena alasan Itulah yang membuat pihaknya membawa perkara tersebut ke pengadilan. "Penetapan sita dilakukan oleh pengadilan, maka hanya bisa cabut oleh pengadilan. Prosedurnya harus dilakukan gugatan praperadilan yang tergugatnya ini mabes polri," tandas dia.

Sementara, kuasa hukum lainnya Zulkarnain menegaskan, pengajuan penyitaan dilakukan orang yang tidak punya kapasitas (Prajadi Agus Winarto). Sebab, legal standingnya,  dia tidak berhak mengajukan sita. "Selain praperadilan, kami juga akan laporkan secara pidana karena dia memberikan keterangan palsu dan surat palsu. Yang ajukan permohonan sita ini Agus," jelasnya.

Ia menambahkan, selain melaporkan Agus, kliennya akan melaporkan Adi Nugroho. Dia diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap kliennya. "Adi Nugroho juga kami laporkan. Rencananya lapor ke polda NTB hari ini (Kemarin, Red)," tandas dia.

Sementara, Humas PN Mataram Sutarno mengaku berkas perkara praperadilan sudah diterima. Kini, pihaknya sedang menunggu penetapan dari Ketua PN terkait rencana pelaksanaan sidang. "Sudah kami terima, tinggal tunggu penetapan sidang," katanya singkat. (tim)