Skip to main content

PKN Kasus CPNS K2 Dompu Kelar, Tersangkanya? Silakan Klik!

ilustrasi/net
MATARAM-Perhitungan kerugian negara kasus dugaan korupsi penerimaan CPNS melalui jalur honorer kategori dua (K2) di Dompu sudah final. Ini setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB akhirnya menyelesaikan Perhitungan Kerugian Negara (PKN).
Kepala BPKP NTB Bonardo Hutauruk mengatakan, pihaknya telah menyerahkan hasil PKKN kepada penyidik Polda NTB. ”Sudah final hasilnya, untuk PKKN,” kata Bonardo di Mapolda NTB, Kamis (30/3).
Terkait dengan hasilnya, Bonardo mengatakan adanya dugaan selisih antara mereka yang saat menjadi honorer dan ketika menjadi CPNS. Selisih tersebut berkaitan dengan apa-apa yang diterima para honorer tersebut saat diangkat menjadi CPNS.
Hanya saja, terkait jumlah pasti  hasil PKKN yang dilakukan BPKP, Bonardo enggan membeberkan lebih detail. Kewenangan untuk memberikan berapa jumlah PKKN, diserahkan ke aparat penegak hukum. ”Jumlahnya tidak boleh kami sebutkan sekarang, itu nanti di ujung proses perkara ini,” katanya. Dengan rampungnya laporan PKKN, kata Bonardo, tugas BPKP untuk membantu perkara di tingkat penyidikan telah selesai. ”Sudah selesai di tingkat PKKN. Tapi nanti di persidangan akan ada keterangan ahli dari BPKP,” ujar dia.
Terpisah, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Bagus S Wibowo mengatakan, laporan PKKN telah diterima jajarannya. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti penyidik dengan lebih dulu mempelajarinya.”Sudah kami terima,” kata Bagus, kemarin.
Sebelumnya, dalam penyidikannya polisi terus memperkuat bukti untuk penetapan tersangka. Termasuk fotokopi terkait 134 CPNS K2 yang sempat dibatalkan pengangkatannya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IX Denpasar. Fotokopi tersebut kabarnya akan menjadi alat bukti untuk penyidikan.
Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Anom Wibowo mengatakan, kasus CPNS K2 Dompu masih menjadi atensi pihaknya. Sejauh ini, progress yang dilakukan jajarannya menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Hanya saja, polisi belum berani mengambil kesimpulan terkait calon tersangka untuk kasus CPNS K2 Dompu. Ini dikarenakan belum rampungnya hasil PKKN dari BPKP NTB.
Dengan rampungnya laporan PKKN tersebut, penyidik memastikan akan menuntaskan perkara dugaan korupsi CPNS K2 Dompu
Labels:

Popular posts from this blog

KAROMBO NIPO, GUA BERSEJARAH YANG TAK TERURUS

Bima . Daerah paling timur Nusa Tenggara Barat. Punya segudang kenangan pada masa penjajahan. Kenangan yang belum bisa dilupakan. Masih terngiang diingatan para pejuang. Salah satunya penjajahan Jepang, atau yang kerap dikenal dengan sebut Nipo (dalam Bahasa Bima). Jepang kali pertama menyandarkan kapal dan masuk Bima 1942. Itu menurut para veteran. Tanggalnya mereka lupa. Yang jelas, tahunnya masih ingat. Romantika-romantika perlawanan juga masih membekas. Dan sulit dilupakan. Bekas-bekas perjuangan mereka belum hilang. Semangat mereka masih terjaga. Sampai sekarang. Dan tidak akan pernah pudar. Karombo Nipo, bukti perjuangan sekaligus bukti betapa kuatnya tangan-tangan pejuang terdahulu. Orang Bima biasa menyebut gua-gua dan bunker. Itu digali pada masa pendudukan Jepang. Karombo Nipo di Bima cukup banyak. Bahkan, hampir setiap wilayah ada Karombo Nipo. Jumlah sekitar ratusan. Ya, ratusan gua. Konon, Karombo Nipo itu sengaja digali. Atas perintah pasukan Jepang. Sebagai l...
Read more

Ssst…Jaksa Periksa Mantan Kadis Dikpora Bima

ilustrasi   MATARAM- Penanganan dugaan korupsi di SMAN 1 Bolo, Kabupaten Bima berlanjut. Setelah meminta keterangan guru dan mantan kepala sekolah, giliran mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima A. Zubair yang dipanggil Kejati NTB, Senin (10/4). Dia dimintai keterangan seputar pembangunan laboratorium kimia dan Komputer di SMAN 1 Bolo. Karena saat proyek tersebut bergulir, Zubair menjabat sebagai Kadis Dikpora. Mantan Kepala Bakesbanglinmaspol Kabupaten Bima itu datang dengan mengenakan baju batik bercorak dipadu celana kain hitam. Dia menjalani pemeriksaan hingga pukul 12.30 Wita. Usai pemeriksaan, Zubair tidak banyak mengomentari perihal pemeriksaan. Dia hanya membenarkan dirinya dipanggil kejaksaan. ’’Penuhi panggil jaksa saja,’’ ujarnya singkat di Kejati NTB. Diketahui, pembangunan laboratorium tersebut berasal dari kantong APBN 2012. Hanya saja, dalam pembangunan itu ada indikasi yang mengarah pada korupsi. Kini, laporan tersebut te...
Read more

Polda Ditantang Selidiki Proyek Dam Sape Rp 6 Miliar

Read more