Pak Jaksa, Kasus Dugaan Korupsi Tambora Menyapa Dunia Kapan ’Meletusnya’?

MATARAM-Kasus dugaan korupsi Tambora Menyapa Dunia (TMD) seakan tenggelam dari pemberitaan. Padahal, kasus yang dilaporkan 2016 masuk tahap penyelidikan.

Terakhir, media ramai-ramai memberita pemanggilan terhadap oknum pejabat lingkup Pemkab Dompu. Salah satunya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu yang diklarifikasi oleh kejaksaan Negeri Dompu. Tak hanya itu, oknum wartawan juga sempat diklarifikasi terkait penggunaan anggaran TMD yang saat itu menghabiskan APBD miliaran rupiah.

Kajari Dompu Hasan Kurnia pernah memastikan bahwa kasus itu masih berjalan. Pihak-pihak terkait telah dimintai keterangan. Seperti pejabat Dibudpar Dompu. Namun, Hasan enggan mengomentari terlalu jauh terkait pemeriksaan oknum wartawan. ”Coba tanya wartawannya dong,” katanya belum lama ini. Ya, kejaksaan memang memastikan penyelidikan kasus TMD tahun 2015 di Dompu terus digenjot. Pernyataan itu disampai pimpinan Kejari Dompu tahun lalu. Untuk membongkar dugaan penyalahgunaan dana miliaran itu Kejari Dompu mereka telah meminta keterangan beberapa saksi.

Kala itu, tim penyelidikan yang dipimpin Kasi idsus Joko Suryanto telah mengklarifikasi Kepala Disbudpar Dompu, Hj Sri Suzana. Orang nomor satu di Disbudpar itu dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). ”KPA dari Disbudpar telah kami mintai keterangan. Dia orang terakhir yang kami klarifikasi terkait penggunaan anggaran TMD,” aku Joko kala itu, tepatnya 2016.

Permintaan keterangan terhadap Kadisbudpar, kata dia, untuk mengklarifikasi penggunaan anggaran ketika pelaksanaan TMD. Karena yang bersangkutan dianggap berkompeten, apalagi saat itu menjabat KPA. ”Kita panggil untuk klarifikasi saja,” ungkap dia.

Selain KPA, kejaksaan meminta pula keterangan bendahara TMD. Bendahara tersebut diklarifikasi seputar rincian penggunaan TMD Rp 5 miliar. Sebab, dalam laporan masyarakat disebutkan ada dugaan penyimpangan. ”Bendahara juga sudah kami klarifikasi,” beber Joko.

Sebelumnya kejaksaan telah meminta keterangan Ketua Tim Kerja, Sekertaris, dan Koordinator kegiatan tim kerja. Mereka itu berasal dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Kepala Bagian Humas Pemda Dompu. ”Panitia lebih dulu kami mintai keterangan,” katanya. (anasaramba)

Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Aset TK-SD Model Mataram

Kasipidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengecek lokasi TK-SD Model Mataram di Jalan Brawijaya, Cakranegara, Kota Mataram. Karena ada dugaan korupsi serah terima aset tersebut. Dua orang jaksa mendatangi TK-SD Negeri Model sekitar pukul 11.00 Wita, belum lama ini. Mereka turun dengan mengenakan pakaian seragam warna cokelat. Usut punya usut, mereka yang diturun diketahui Kasipidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad. Ia didampingi salah seorang jaksa dari pidana khusus Kejari Mataram. Dua orang jaksa hendak menemui kepala sekolah tersebut. Namun yang bersangkutan tidak berada ditempat. Herya bersama anggotanya itu sempat mengamati bangunan berwarna kuning itu. Kasipidsus Herya Sakti Saad yang dikonfirmasi tidak menampiknya. Ia menjelaskan, ada pemberitaan di sejumlah media yang memuat kisruh aset TK-SD. Untuk itu, pihaknya menindaklanjuti dengan mengecek ke lokasi. ”Iya, memang kami turun. Tapi baru sebatas cek lokasi saja,” kata Herya di K

Adi Nugroho Kena 2 Tahun 6 Bulan

Adi Nugroho saat mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Mataram MATARAM -Terdakwa kasus dugaan penipuan pembelian tanah di Gili Trawangan, Adi Nugroho bakal lebih lama di penjara. Sebab, hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan. Hakim yang dipimpin Suhartanto didampingi hakim anggota Sutarno dan Bagus Irawan menyatakan terdakwa bersalah. Pada persidangan yang dengan agenda pembacaan amar putusan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 378 jo pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Penipuan. ”Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan kurungan penjara,” kata Suhartanto dalam amar putusannya, kemarin. Dalam persidangan itu, terdakwa hadir dengan mengenakan baju kemeja warna putih bergaris. Dia didampingi kuasa hukumnya, Lukas Budiono. Sementara, Jaksa yang diwakili Herya Sakti Saad. Putusan hakim itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa dituntut dengan hukuman tiga tahun pe

Bupati Dompu Mangkir dari Panggilan Polisi

Bupati Dompu H Bambang Yasin saat diperiksa penyidik Polda NTB MATARAM- Setelah memeriksa 134 CPNS K2 di Dompu, giliran tersangka yang diperiksa. Hanya saja, Bupati Dompu H Bambang Yasin yang dijadwalkan diperiksa Kamis (1/3) tidak memenuhi panggilan. Begitu juga dengan tersangka mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin mengatakan, panggilan itu untuk memenuhi sejumlah petunjuk dari kejaksaan. Kedua tersangka yang akan diperiksa kembali adalah Bupati Dompu HBY dan mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. ”Itu ada petunjuk dari penyidik, jadi kita ikuti,” kata Syamsudin, kemarin (1/3). Mengenai pemeriksaan kedua tersangka, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaannya kemarin. Tetapi, hingga sekitar pukul 16.00 Wita, tersangka HBY maupun HJ belum juga tiba di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB. Syamsudin mengatakan, kemarin memang mer

Kita Menulis

Search This Blog