Skip to main content

Terdakwa Korupsi Sebut Wabup KSB Terima Duit Rp 500 Juta



Terdakwa Elisawati yang mengenakan jilbab coklat dan Wabup KSB Fud Syaifuddin sempat adu mulut usai sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (21/8).


MATARAM-Sidang korupsi uang persediaan (UP) Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyeret orang Wakil Bupati Fud Syaifuddin. Orang nomor dua di KSB itu disebut menerima uang Rp 500 juta.

Fakta itu terungkap dari pengakuan terdakwa Elisawati dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (21/8). Namun usai sidang, wabup membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Dalam persidangan yang dibuka sejak pukul 14.30 Wita, jaksa menghadirkan tiga orang saksi, termasuk wabup. Fud yang hadir dengan mengenakan pakain safari warna abu dipadu celana kain hitam tiba pukul 14.40 Wita.

Sebelum bersaksi, wabup sempat menyepi di ruang panitera muda Pengadilan Tipikor. Dia tidak menunggu di ruang saksi, yang telah disediakan pengadilan.

Nah, usai pemeriksaan dua saksi, giliran wabup diminta keterangan. Dihadapan hakim, wabup yang mengenakan kopiah hitam lebih banyak menjawab tidak tahu. Bahkan, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal dugaan korupsi dana UP Dikpora KSB 2015 lalu itu.

’’Elisawati ini, saya tahu dari media. Dana UP juga saya tidak tahu,’’ kata wabup menjawab pertanyaan hakim.

Wabup berulang kali menjawab tidak tahu setiap ditanya mengenai kasus tersebut. Dia hanya mengetahui dari Koran saja. Hanya saja, jawaban wabup kontras dengan bunyi Berita Acara Pemeriksaan di Kejari Sumbawa. Hakim pun menegurnya dengan membacakan ulang keterangan wabup di BAP.

’’Di BAP, saudara mengaku mengetahui. Kenapa di sini bilang tidak tahu,’’ kata hakim.

Mendapat pertanyaan itu, wabup kembali berkelit bahwa dia mengetahui kasus itu dari media. ’’Saya awalnya tidak tahu, saya hanya tahu dari media. Makanya dituangkan dalam BAP,’’ kelit wabup.

Ketika ditanya perihal jumlah dana yang diduga dikorupsi, wabup lagi-lagi menjawab tidak tahu. Sementara, dalam BAP, dia menyebutkan UP itu dua kali pencairan.

Wabup berdalih lagi bahwa keterangannya dalam BAP itu hasil konfirmasi dari jaksa. Pencairan uang Rp 600 itu juga dia ketahui dari pemberitaan media. ’’Uang itu dicairkan Elisawati dan saya tahu dari baca Koran,’’ ungkap dia.

Mendapat jawaban berkelit-kelit, hakim pun meminta wabup menceritakan sehingga dia mengenal terdakwa Elisawati. Fud menuturkan, awalnya terdakwa mendatangi dirinya, yang saat itu menjabat wakil ketua DPRD KSB. Terdakwa meminta bantuannya agar dipindahtugaskan ke Dikpora. ’’Sebelumnya terdakwa tugas di BPMDes,’’ ujarnya.

Wabup akhirnya bersedia membantu terdakwa dan menghubungi Bupati KSB HW Musyafirin, yang saat itu menjadi sebagai Sekda. ’’Saya cuma minta bantuan secara lisan kepada sekda (Bupati KSB),’’ beber dia. ’’Saat sekda mempertimbangkannya. Tapi, ternyata dikabulkan,’’ tambah dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, hubungan perbuatan terdakwa dengan dirinya. Dia menegaskan, dirinya sama sekali tidak terkait dengan kasus tersebut. ’’Saya tidak tahu. Saya tidak paham kasus ini,’’ terangnya.

Wabup tidak menampik saat menjadi wakil ketua DPRD 2015 lalu, dia membawahi bidang pendidikan. Namun selama menjabat tidak pernah membahas anggaran tersebut.

Usai mendengar kesaksian wabup, hakim meminta terdakwa Elisawati menanggapinya. Kesempatan itu dimanfaatkan terdakwa untuk menganulir keterangan wabup. ’’Ada benar dan ada tidak benarnya,’’ tegas terdakwa.

Terdakwa membantah keterangan wabup yang menyebutkan tidak terlalu mengenalnya. Menurut dia, beliau sangat kenal dengan dirinya. Tidak hanya itu, saksi juga mengetahui perihal uang tersebut. ’’Saya bantu beliau dengan uang dan barang. Memang tak ada yang liat saya kasih uang. Tapi suami saya yang antar saat itu,’’ tegasnya.

Terdakwa yang dikonfirmasi kembali soal pemberian uang kepada wabup membenarkannya. Dia mengaku telah memberikan uang Rp 500 juta kepada wabup. Dana itu dicomot dari dana UP. ’’Iya. Saya kasih langsung kepada wabup Rp 500 juta,’’ ujarnya.

Uang itu diantar ke rumah wabup. Saat itu, dia ditemani suaminya, Joni. Hanya saja, suaminya tidak menyaksikan penyerahan uang itu. ’’Uang itu diserahkan sekaligus,’’ pungkasnya.

Sementara, wabup yang dikonfirmasi mengenai bantuan uang dan barang dengan tegas membantahnya. Fud menegaskan, dia tidak pernah menerima apapun dari terdakwa. Tuduhan yang menyebut dia menerima uang Rp 500 juta tidak benar.

’’Itu tidak benar. Saya tidak pernah terima uang. Biasa itu pembelaan dari terdakwa,’’ jawabnya santai.

Sebelum meninggalkan pengadilan, wabup didatangi oleh terdakwa. Di situ, wabup terlihat menarik tangan terdakwa. Mereka berdua nampak akrab. Bahkan di tengah perbincangan menggunakan bahasa Sumbawa, wabup sesekali menepuk pundak terdakwa yang mengenakan baju warna pink bermotif bunga itu.

Diketahui, pada 2015 lalu Dikpora memiliki UP sekitar Rp 1 miliar. Dana itu menunjang sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut.

Anggaran tersebut telah dicairkan Rp 600 juta. Hanya saja, pemakaiaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, yang saat itu menjabat bendahara Dikpora. (jlo)

Popular posts from this blog

Bupati Dompu Mangkir dari Panggilan Polisi

Bupati Dompu H Bambang Yasin saat diperiksa penyidik Polda NTB MATARAM- Setelah memeriksa 134 CPNS K2 di Dompu, giliran tersangka yang diperiksa. Hanya saja, Bupati Dompu H Bambang Yasin yang dijadwalkan diperiksa Kamis (1/3) tidak memenuhi panggilan. Begitu juga dengan tersangka mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin mengatakan, panggilan itu untuk memenuhi sejumlah petunjuk dari kejaksaan. Kedua tersangka yang akan diperiksa kembali adalah Bupati Dompu HBY dan mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. ”Itu ada petunjuk dari penyidik, jadi kita ikuti,” kata Syamsudin, kemarin (1/3). Mengenai pemeriksaan kedua tersangka, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaannya kemarin. Tetapi, hingga sekitar pukul 16.00 Wita, tersangka HBY maupun HJ belum juga tiba di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB.  Syamsudin mengatakan, kemarin memang...

Kader PDIP Laporkan APBD Ganda, Kejati NTB Panggil Pejabat Pemkot Mataram

MATARAM-Penanganan kasus dugaan korupsi APBD ganda Kota Mataram sedang bergulir. Kasus yang dilaporkan politisi PDIP Rahmat Hidayat ini memasuki tahap pengumpulan data dan keterangan. Kasus tersebut sempat ditunda lantaran pilkada. Kini, kasus itu dibongkar lagi dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memanggil pejabat Pemkot Mataram yang diduga mengetahui persoalan APBD tersebut. ”Laporan APBD ganda masih jalan. Pelaksanaan pilkada ini yang membuat kami menundanya,” kata Kajati NTB Martono. Kajati NTB Martono Selama pilkada berjalan, Martono mengaku tidak melakukan aktivitas pemanggil terhadap pihak terkait. Ia khawatir saat itu akan mengganggu proses pelaksanaan pilkada. ”Setelah pilkada ini kami genjot lagi,” tegasnya. Ia memastikan kejaksaan tetap memeroses laporan dugaan korupsi APBD ini. Paskapenetapan pemenang pilkada Kota Mataram, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat. ”Selesai penetapan pemenang, kami lanjutin. Kami akan minta keterangan pihak terkait,” jelasn...

Dugaan Korupsi Bibit Bawang Bima, Polda Periksa PPK hingga Pemenang Tender

MATARAM -Polda NTB sangat serius mengusut dugaan korupsi pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Kabupaten Bima. Setelah memeriksa Pejaba Pembuat Komitmen (PPK) proyek bibit bawang tersebut, staf TU Dinas Pertanian Bima, pekan lalu tim penyelidikan melakukan klarifikasi terhadap pemenang tender. Polda meminta keterangan perusahaan pemenang tender dari PT SB dari pukul 10.00 Wita hingga Pukul 15.50 Wita. Dalam pemeriksaan itu hadir salah satu petinggi perusahaan dengan ditemani kuasa hukumnya, Anton Hutomo Sugiarto. Anton mengungkapkan, kedatangannya untuk mewakili perusahaan memenuhi panggilan penyidik dan melakukan klarifikasi terhadap proyek pengadaan bibit bawang tahun 2016 di Bima.”Masih hanya klarifikasi saja, terhadap proyek yang sudah selesai di Bima. Pengadaan bawang itu,” kata dia di Polda NTB, pekan lalu. Anton mengaku kalau penyidik lebih banyak menanyakan identitas kliennya sebagai pemenang lelang. Termasuk proses lelang yang diikuti PT SB untuk proyek senilai Rp 124 milia...