 |
| Bupati Dompu H Bambang Yasin (baju putih) saat diperiksa di Polda NTB |
MATARAM-Berkas perkara tersangka kasus perekrutan CPNS Kategori II (K2) belum juga dinyatakan lengkap. Untuk kesekian kalinya, jaksa mengembalikan alias P19 berkas tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin. Jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menilai berkas yang dilimpahkan penyidik Ditreskrimsus Polda NTB belum lengkap.
Ada beberapa petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik. Karena itu, berkas perkara orang nomor satu di Dana Nggahi Rawi Pahu itu dioper lagi ke polisi, Jumat (12/10). Menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, berkas tersangka yang dilimpahkan penyidik kepolisian rupanya masih ada kekurangan. ”Berkas milik tersangka Bupati Dompu dikembalikan lagi,” aku Dedi.
Pengembalian berkas itu, jaksa peneliti tak menyertai petunjuk lagi. Jaksa masih meminta polisi memenuhi petunjuk sebelumnya. ”Tidak ada petunjuk baru. Petunjuk sebelumnya diminta untuk dilengkapi, karena masih ada kekurangan," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Ditreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Anom Wibowo membeberkan, dalam petunjuk itu penyidik diminta untuk meminta keterangan saksi yang meringankan dari tersangka. Dan itu sudah dipenuhi penyidik dengan memeriksa ahli hukum administrasi tata negara Universitas Pancasila dan ahli pidana dari Universitas Pelita Harapan. ”Kita penuhi sesuai dengan petunjuk jaksa saja,” kata dia.
Anom mengatakan, jaksa mempunyai pendapat sendiri terkait ahli yang meringankan. Nantinya, hal tersebut akan digunakan sebagai keterangan pembanding antara ahli yang meringankan dari tersangka dan ahli dari penyidik kepolisian.
Setelah mengambil keterangan dari ahli yang meringankan tersangka, penyidik melanjutkan dengan ahli hukum lainnya. Permintaan keterangan ahli hukum itu dilakukan penyidik di luar daerah. Namun Anom tidak menyebutkan asal ahli hukum yang dimintai keterangan. Yang pasti, sambung dia, dari keterangan ahli itu akan dituangkan ke dalam berkas perkara dan sebagai perbandingan keterangan ahli dari permintaan tersangka.
Diketahui, kasus perekrutan CPNS K2 Dompu diduga melanggar aturan. Bahkan ada indikasi yang mengarah pada tindakan korupsi. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polres Dompu. Setelah berjalan satu tahun, Polda mengambil alih penanganannya.
Dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Sudit III Ditreskrimus, mereka telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk diperiksa. Termasuk Bupati Dompu Bambang M Yasin. Dia diperiksa terkait penandatanganan usulan 390 CPNS K2 yang lolos verifikasi. Padahal, pada proses sebelumnya hanya ada 256 CPNS K2 dinyatakan lolos verifikasi dan sisanya 134 orang tidak memenuhi kriteria.
Proses usulan pertama ini, dimana hanya 256 CPNS K2 yang lolos, telah melalui paraf sekda. Namun, tiba-tiba muncul usulan kedua yang menyatakan 390 orang CPNS lolos verifikasi, untuk selanjutnya diajukan ke BKN. (jelo)
Ada beberapa petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik. Karena itu, berkas perkara orang nomor satu di Dana Nggahi Rawi Pahu itu dioper lagi ke polisi, Jumat (12/10). Menurut juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, berkas tersangka yang dilimpahkan penyidik kepolisian rupanya masih ada kekurangan. ”Berkas milik tersangka Bupati Dompu dikembalikan lagi,” aku Dedi.
Pengembalian berkas itu, jaksa peneliti tak menyertai petunjuk lagi. Jaksa masih meminta polisi memenuhi petunjuk sebelumnya. ”Tidak ada petunjuk baru. Petunjuk sebelumnya diminta untuk dilengkapi, karena masih ada kekurangan," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Ditreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Anom Wibowo membeberkan, dalam petunjuk itu penyidik diminta untuk meminta keterangan saksi yang meringankan dari tersangka. Dan itu sudah dipenuhi penyidik dengan memeriksa ahli hukum administrasi tata negara Universitas Pancasila dan ahli pidana dari Universitas Pelita Harapan. ”Kita penuhi sesuai dengan petunjuk jaksa saja,” kata dia.
Anom mengatakan, jaksa mempunyai pendapat sendiri terkait ahli yang meringankan. Nantinya, hal tersebut akan digunakan sebagai keterangan pembanding antara ahli yang meringankan dari tersangka dan ahli dari penyidik kepolisian.
Setelah mengambil keterangan dari ahli yang meringankan tersangka, penyidik melanjutkan dengan ahli hukum lainnya. Permintaan keterangan ahli hukum itu dilakukan penyidik di luar daerah. Namun Anom tidak menyebutkan asal ahli hukum yang dimintai keterangan. Yang pasti, sambung dia, dari keterangan ahli itu akan dituangkan ke dalam berkas perkara dan sebagai perbandingan keterangan ahli dari permintaan tersangka.
Diketahui, kasus perekrutan CPNS K2 Dompu diduga melanggar aturan. Bahkan ada indikasi yang mengarah pada tindakan korupsi. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Polres Dompu. Setelah berjalan satu tahun, Polda mengambil alih penanganannya.
Dari rangkaian penyidikan yang dilakukan Sudit III Ditreskrimus, mereka telah memanggil sejumlah pihak terkait untuk diperiksa. Termasuk Bupati Dompu Bambang M Yasin. Dia diperiksa terkait penandatanganan usulan 390 CPNS K2 yang lolos verifikasi. Padahal, pada proses sebelumnya hanya ada 256 CPNS K2 dinyatakan lolos verifikasi dan sisanya 134 orang tidak memenuhi kriteria.
Proses usulan pertama ini, dimana hanya 256 CPNS K2 yang lolos, telah melalui paraf sekda. Namun, tiba-tiba muncul usulan kedua yang menyatakan 390 orang CPNS lolos verifikasi, untuk selanjutnya diajukan ke BKN. (jelo)