 |
| Bupati Dompu H Bambang Yasin |
Penanganan dugaan korupsi CPNS K2 Dompu belum juga tuntas. Penyidik Subdit III Tipikor Polda NTB masih disibukkan untuk melengkapi berkas Bupati Dompu H Bambang Yasin (HBY).
Guna memenuhi petunjuk jaksa dari Kejati NTB, penyidik kembali memeriksa orang nomor satu di Dompu itu. Pekan lalu, untuk kali kedua HBY menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda NTB.
Dalam petunjuk jaksa, penyidik tipikor Polda NTB diminta membuktikan perbuatan pidana Bupati Dompu. Dalam artian, niat jahat yang mendasari dugaan korupsi dalam kasus CPNS K2 Dompu, harus mampu dibuktikan penyidik.
Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Mustofa mengaku penyidik telah memeriksa Bupati Dompu beberapa waktu lalu. "Pak Bupati kita periksa di Polda," kata Mustofa.
Hasil pemeriksaan Bupati itu masih dirangkum penyidik. Nantinya, hasil pemeriksaan bupati dua periode itu akan dilampirkan pula dalam perkaranya. "Kita telaah lagi hasil pemeriksaan tersangka," ujar dia.
Lebih lanjut, setelah pemeriksaan Bupati, penyidik belum merencanakan untuk memanggil kembali yang bersangkutan. Pemanggilan akan dilakukan jika penyidik memerlukan keterangan tambahan dari Bupati Dompu. "Belum ada panggilan lagi," pungkas Mustofa.
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu HBY, mantan Kepala BKD Dompu, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar.
Ketiganya diduga terlibat korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. (*)
Guna memenuhi petunjuk jaksa dari Kejati NTB, penyidik kembali memeriksa orang nomor satu di Dompu itu. Pekan lalu, untuk kali kedua HBY menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda NTB.
Dalam petunjuk jaksa, penyidik tipikor Polda NTB diminta membuktikan perbuatan pidana Bupati Dompu. Dalam artian, niat jahat yang mendasari dugaan korupsi dalam kasus CPNS K2 Dompu, harus mampu dibuktikan penyidik.
Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Mustofa mengaku penyidik telah memeriksa Bupati Dompu beberapa waktu lalu. "Pak Bupati kita periksa di Polda," kata Mustofa.
Hasil pemeriksaan Bupati itu masih dirangkum penyidik. Nantinya, hasil pemeriksaan bupati dua periode itu akan dilampirkan pula dalam perkaranya. "Kita telaah lagi hasil pemeriksaan tersangka," ujar dia.
Lebih lanjut, setelah pemeriksaan Bupati, penyidik belum merencanakan untuk memanggil kembali yang bersangkutan. Pemanggilan akan dilakukan jika penyidik memerlukan keterangan tambahan dari Bupati Dompu. "Belum ada panggilan lagi," pungkas Mustofa.
Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu HBY, mantan Kepala BKD Dompu, dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar.
Ketiganya diduga terlibat korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. (*)