KITA MENULIS - Sungguh mengagetkan. Pada rapat analisa dan evaluasi operasi mantap praja gatarin serta penyerahan dukungan anggaran kampanye, Kota Bima menjadi sorotan.
Bukan soal keamanan. Bukan pula potensi konflik yang dikhawatirkan bergejolak selama proses pilkada bergulir. Namun yang dikupas habis adalah netralitas anggota TNI dan Polri.
Ya, netralitas menjadi atensi khusus aparat selama pilkada. Itu setelah keluarnya laporan intelijen yang menyebutkan, wilayah Kota Bima berpotensi munculnya keberpihakan oknum-oknum kepada salah satu pasangan calon.
Kekhawatiran banyak oknum anggota TNI dan Polri yang tidak netral pada Pilkada Kota Bima dikomentari Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf. Dia menegaskan, adanya oknum yang diduga tidak netral masih sebatas potensi.
Selaku pimpinan, dia perlu mengecek kebenaran informasi di lapangan” ''Itu baru sebatas kekhawatiran. Jadi kami harus mencari info lagi, karena masuk sebagai salah satu kerawanan,'' kata Farid, Senin (9/4).
Danrem mengaku sejauh ini belum terdeteksi ada oknum anggota TNI dan Polri di wilayah Kota Bima yang tidak netral. Meski demikian, informasi dari jajaran intelijen Polda NTB patut direspons dengan segera. Memastikan bahwa anggota TNI tetap netral. ’’Kami akan mengirimkan tim untuk mengecek informasi itu,’’ tegasnya.
Farid dengan tegas meminta anggotanya agar tidak terlibat dalam mendukung salah satu calon. ''Sejauh ini belum ada (oknum anggota yang tidak netral). Kalau tidak netral, bisa dihukum, ada sanksinya,'' tegas Farid.
Kapolda NTB Brgijen Pol Firli meminta Polri harus tetap berada diposisi netral. Karena tugas mereka adalah memberi pengamanan, juga memastikan pilkda berjalan dengan jujur dan damai. ''Tidak boleh berpihak kepada calon. Polri dan TNI tetap netral selama pilkada,'' katanya. (*)