Brigjen Pol Achmat Juri |
KITA MENULIS - Nakhoda Polda NTB berganti. Brigjen Pol Firli sudah resmi menjabat Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri. Penggantinya mantan Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Achmat Juri.
Itu merujuk dari telegram Kapolri bernomor ST/964/IV/Kep/2018. Pelantikan jenderal bintang satu itu sebagai Kapolda NTB paling lambat dua minggu ke depan.
Brigjen Pol Achmat Juri sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Malut dari Juni 2017. Jenderal lulusan Akpol 87 ini pernah bertugas di Polda Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali.
''Mantan Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri yang ditunjuk sebagai Kapolda NTB,'' kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti.
Ada beberapa pekerjaan rumah yang menanti jenderal bintang satu itu. Tugas berat yang paling utama yakni suksesi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Juni nanti. Termasuk mengantisipasi potensi konflik saat pilkada.
Juga sejumlah kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masih menjadi tunggakan. Diantaranya, kasus dugaan korupsi CPNS K2 Dompu yang menjerat Bupati Dompu, dan kasus Fiberglass Bima, Pembangunan Jalan di KLU Rp 11 miliar, dan kasus dugaan korupsi lainnya. (*)
Itu merujuk dari telegram Kapolri bernomor ST/964/IV/Kep/2018. Pelantikan jenderal bintang satu itu sebagai Kapolda NTB paling lambat dua minggu ke depan.
Brigjen Pol Achmat Juri sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Malut dari Juni 2017. Jenderal lulusan Akpol 87 ini pernah bertugas di Polda Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Bali.
''Mantan Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri yang ditunjuk sebagai Kapolda NTB,'' kata Kabidhumas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti.
Ada beberapa pekerjaan rumah yang menanti jenderal bintang satu itu. Tugas berat yang paling utama yakni suksesi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Juni nanti. Termasuk mengantisipasi potensi konflik saat pilkada.
Juga sejumlah kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang masih menjadi tunggakan. Diantaranya, kasus dugaan korupsi CPNS K2 Dompu yang menjerat Bupati Dompu, dan kasus Fiberglass Bima, Pembangunan Jalan di KLU Rp 11 miliar, dan kasus dugaan korupsi lainnya. (*)